Pentingnya Tanda Tangan Digital dengan Verifikasi Identitas untuk Layanan Keuangan di Indonesia – Berbagai layanan keuangan di Indonesia harus memiliki tanda tangan digital dan layanan verifikasi identitas. Hal ini penting untuk proses transaksi yang cepat, mudah, dan aman untuk mengurangi risiko penipuan atau kesalahan. Dengan tanda tangan digital dan verifikasi identitas yang ada dalam sistem, semua investor dapat memiliki keyakinan bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan telah disetujui dengan benar.
Penandatanganan digital aman dan efektif untuk memvalidasi dokumen dan transaksi elektronik, dan itu lebih cepat dan hemat biaya daripada dokumen kertas. Ini adalah pilihan yang tepat untuk industri jasa keuangan kontemporer.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa keuangan di Indonesia telah berkembang dengan cepat, memberikan konsumen dan bisnis tingkat kenyamanan dan efisiensi yang lebih baik. Kemajuan ini, sayangnya, menimbulkan tantangan baru, seperti menjamin keamanan dan keabsahan transaksi digital.
Dengan meningkatnya popularitas internet, smartphone, dan peningkatan pengetahuan digital, ada kebutuhan besar untuk layanan keuangan online. Fintech Indonesia telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 51 perusahaan yang beroperasi pada tahun 2011 hingga 334 perusahaan pada tahun 2022, jumlah perusahaan telah enam kali lipat.
Nasabah menjadi semakin bersemangat untuk bergabung karena pesatnya perkembangan fintech dan layanan finansial. Pembayaran, pinjaman, dan kekayaan sangat disukai, meningkatkan nilai transaksi. Pada tahun 2022, diproyeksikan penyaluran pinjaman lebih dari USD 17 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 140%.
Meskipun transformasi digital memiliki banyak keuntungan, ia juga membawa beberapa masalah baru. Salah satu yang paling penting adalah jaminan bahwa transaksi online aman dan dapat dipercaya. Tanda tangan digital yang diverifikasi identitas sangat penting dalam situasi ini untuk memberikan rasa aman kepada pengguna.
Pentingnya Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Layanan Keuangan
Digital signature adalah bagian penting dari transformasi layanan keuangan karena memungkinkan penandatanganan dokumen penting seperti tanda tangan pena dan kertas konvensional tetapi dengan lapisan perlindungan dan kenyamanan yang lebih baik. Ini juga membuat proses lebih efisien, mengurangi jumlah dokumen kertas, dan membuat operasi jarak jauh lebih mudah.
Pelanggaran data dan kasus kejahatan siber yang meningkat menempatkan hampir semua bisnis dalam bahaya. Untuk mengurangi risiko, lembaga keuangan dapat menggunakan tanda tangan digital yang diverifikasi identitas untuk mengonfirmasi identitas pengguna dan melindungi informasi mereka. Dengan menggunakan tanda tangan digital ini, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan pencurian identitas dan transaksi yang curang, sekaligus meningkatkan keamanan layanan mereka dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Regulasi Tanda Tangan Digital Tersertifikasi
Institusi keuangan di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ketat. Dengan tanda tangan digital mereka, mereka dapat memenuhi peraturan berikut:
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022
UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) No. 27/2022 menguraikan kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengontrol Data wajib memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan hal tersebut, Pengontrol Data harus melakukan verifikasi terhadap Data Pribadi.
Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Penyedia layanan keuangan di Indonesia harus mendapatkan persetujuan jelas pengguna sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data pribadi untuk melindungi privasi pengguna. Memastikan proses persetujuan ini dilengkapi dengan tanda tangan digital yang terverifikasi identitasnya akan meningkatkan integritas dan mengurangi kemungkinan berbagai pelanggaran data atau aktivitas penipuan.
UU 19/2016 ITE dan PP PSPE serta Permenkominfo 11/2022
Penyedia layanan tanda tangan digital yang mengikat secara hukum di Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu. Otentikasi dan verifikasi harus dilakukan oleh tanda tangan, yang juga harus diterbitkan oleh Otoritas Sertifikat, yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Risiko Denda untuk Non-Compliance
Saham menyediakan layanan keuangan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan persetujuan yang berlaku. Jika mereka gagal melakukannya, hal ini dapat mengakibatkan hukuman berat dan denda, seperti:
Tuntutan Ganti Kerugian
Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi jika mereka merasa dirugikan akibat pelanggaran aturan tanda tangan digital.
Sanksi Administrasi (Sanksi Administrasi)
Larangan Administrasi adalah tindakan hukum yang diambil untuk menegakkan peraturan dan berlaku bagi individu atau badan yang melanggar ketentuan, standar, aturan, undang-undang, dan lainnya.
Otoritas pengatur dapat menerapkan hukuman administrasi, seperti: untuk pelanggaran aturan tanda tangan digital, termasuk:
Pemberitahuan secara tertulis
Pertama-tama, kita dapat memberikan peringatan tertulis kepada mereka yang melanggar, menekan mereka untuk memperbaiki pelanggarannya.
Pemrosesan Aktivitas ditangguhkan Sementara Waktu
Jika ada pelanggaran yang sangat berbahaya, proses pemrosesan terkait tanda tangan digital dapat diambil sementara.
Penghapusan Data Pribadi
Dengan mengikuti kebijakan privasi dan hak data kami, mitra kami berkomitmen untuk menjaga privasi Anda.
Anda harus mematuhi peraturan keamanan untuk melindungi data pribadi karena jika Anda tidak melakukannya, data akan dihapus atau dihancurkan melalui tanda tangan digital yang tidak sesuai.
Denda Administrasi
Anda harus mematuhi peraturan keamanan untuk melindungi data pribadi karena jika Anda tidak melakukannya, data akan dihapus atau dihancurkan melalui tanda tangan digital yang tidak sesuai.
Sanksi Pidana
Seseorang yang tidak mematuhi aturan tentang tanda tangan digital bisa dikenakan hukuman pidana.
Penghukuman yang dapat diterima untuk suatu tindakan melanggar hukum adalah penjara atau denda.
Bagi individu atau entitas yang dianggap melanggar peraturan, akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda.
Sanksi tambahan untuk pengambilalihan harta benda dan ganti rugi.
Selain hukuman denda atau penjara, orang yang bersalah mungkin juga akan dikenai sanksi lain. Ini termasuk pembulatan aset dan kewajiban untuk membayar ganti rugi karena kerusakan yang diciptakan.
Sanksi bagi Pengurus dan Korporasi
Saat ada individu atau perusahaan yang melanggar hukum, mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini akan berlaku untuk individu yang bertanggung jawab maupun untuk korporasi itu sendiri.
Penangguhan Kegiatan Usaha selama 5 tahun
Ketika menangani pelanggaran berat, otoritas pengatur dapat mengesahkan pemutusan sementara kegiatan bisnis pihak yang terlibat untuk jangka waktu maksimum 5 tahun.
Mengalami denda bukan hanya berdampak pada finansial saja, tapi juga reputasi organisasi. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan orang terhadap perusahaan Anda.
Jadi, Apakah Anda mencari informasi terkait Pentingnya Tanda Tangan Digital dengan Verifikasi Identitas untuk Layanan Keuangan di Indonesia? Jika ya, Untuk kenyamanan, Anda dapat mengandalkan SERTISIGN untuk mendapatkan dokumen yang tetap aman setiap saat. Hal ini pastinya akan mempermudah proses tanda tangan elektronik Anda. Segera kontak kami di crm@sertisign.id WhatsApp Admin 1 +62811 8954 055 WhatsApp Admin 2 +62811 9564 055
